KEMISKINAN
DAN KESENJANGAN
A. Konsep dan Pengertian Kemiskinan
Kemiskinan adalah
keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti
makanan , pakaian , tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan
dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya
akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global.
Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara
yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi
memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.
Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman
utamanya mencakup:
·
Gambaran kekurangan materi, yang
biasanya mencakup kebutuhan pangansehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami
sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.
·
Gambaran tentang kebutuhan sosial,
termasuk keterkucilan
sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk
berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi.
Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup
masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi.
·
Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna "memadai" di sini sangat berbeda-beda
melintasi bagian-bagian politik danekonomi di
seluruh dunia.
B. Garis Kemiskinan
Kemiskinan bisa dikelompokan dalam dua kategori,
yaitu Kemiskinan absolut dan Kemiskinan relatif. Kemiskinan
absolut mengacu pada satu set standard yang konsisten , tidak terpengaruh oleh
waktu dan tempat / negara. Sebuah contoh dari pengukuran absolut adalah
persentase dari populasi yang makan dibawah jumlah yg cukup menopang kebutuhan
tubuh manusia (kira kira 2000-2500 kalori per hari untuk laki laki dewasa).
Bank Dunia mendefinisikan Kemiskinan absolut sebagai
hidup dg pendapatan dibawah USD $1/hari dan Kemiskinan
menengahuntuk pendapatan dibawah $2 per hari, dg batasan ini maka
diperkiraan pada 2001 1,1 miliar orang didunia mengonsumsi kurang dari $1/hari
dan 2,7 miliar orang didunia mengonsumsi kurang dari $2/hari."[1] Proporsi
penduduk negara berkembang yang hidup dalam Kemiskinan ekstrem telah turun dari
28% pada 1990 menjadi 21% pada 2001.[1] Melihat pada periode
1981-2001, persentase dari penduduk dunia yang hidup dibawah garis kemiskinan
$1 dolar/hari telah berkurang separuh. Tetapi , nilai dari $1 juga mengalami
penurunan dalam kurun waktu tersebut.
Meskipun kemiskinan yang paling parah terdapat di dunia
bekembang, ada bukti tentang kehadiran kemiskinan di setiap region. Di
negara-negara maju, kondisi ini menghadirkan kaum tuna wisma yang
berkelana ke sana kemari dan daerah pinggiran kota danghetto yang miskin.
Kemiskinan dapat dilihat sebagai kondisi kolektif masyarakat miskin, atau
kelompok orang-orang miskin, dan dalam pengertian ini keseluruhan negara kadang-kadang
dianggap miskin. Untuk menghindari stigma ini, negara-negara ini biasanya
disebut sebagai negara berkembang.
C. Penyebab dan Dampak Kemiskinan
Kemiskinan adalah suatu kondisi dimana seseorang
kekurangan hal yang biasa dimiliki, dan hal yang biasa dimiliki bisa dalam
beberapa aspek. Di Indonesia ini masalah kemiskinan tidak ada habisnya, bahkan
angka kemiskinan terus meningkat tiap tahunnya.
hal ini bisa terjadi karena beberapa faktor yang
terjadi. seperti :
1. Korupsi, hal ini “menyumbangkan” banyak sekali warga
miskin di Indonesia, karena bantuan yang harusnya untuk membantu
masyarakat miskin malah di ambil orang yang tidak bertanggung jawab.
2. SDA, ini yang menyebabkan kemiskinan susah sekali
berkurang. Bisa diketahui banyak SDA di Indonesia memiliki kualitas yang
kurang, sehingga para SDA tidak mempunyai keahlian yang bias di gunakan untuk
mendapatkan penghasilan.
3. Masih ada orang yang berpikir bahwa anak merupakan
tabungan masa depan, dan orang yang berpikiran seperti itu memiliki banyak
anak. Namun hal tersebut malahan menjadi beban ekonomi yang berat karena harus
menghidupi banyak anggota keluarga.
4. Tingginya angka kriminalitas, banyak para kriminal
yang telah di tangkap dan di penjara. Dan banyak pula dari para kriminal
tersebut yang merupakan kepala rumah tangga.
Ada sebab ada akibat, begitu pula pada kemiskinan.
Banyak akibat yang ditimbulkan oleh kemiskinan, seperti :
1. Kriminalitas, semakin banyak orang miskin maka
semakin banyak pula kemiskinan yang terjadi. Masuk akal bila seorang kepala
rumah tangga menghalakan segala cara untuk menghidupi keluarganya yang
kelaparan.
2. Urbanisasi, Orang berpikir bahwa tinggal
di kota besar akan mendatangkan penghasilan besar. Tapi semakin
banyak orang yang datang ke kota besar maka lapangan pekerjaan yang
tersedia juga akan semakin sedikit. Dan hal ini malahan akan memperparah
tingkat pengagguran.
3. Bunuh diri, banyak orang yang putus asa karena
tidak sanggup menghadapi kemiskinan, sehingga mengambil jalan pintas.
4. kebodohan, semakin banyak rakyat miskin
maka semakin banyak juga orang yang tidak bisa mendapatkan pendidikan.
Dampak
kemiskinan begitu bervariasi karena kondisi dan penyebab yang berbeda
memunculkan akibat yang berbeda juga.
Pengangguran
merupakan dampak dari kemiskinan, berhubung pendidikan dan keterampilan
merupakan hal yang sulit diraih masyarakat, maka masyarakat sulit untuk
berkembang dan mencari pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan.
Dikarenakan sulit untuk bekerja, maka tidak adanya pendapatan membuat pemenuhan
kebutuhan sulit, kekurangan nutrisi dan kesehatan, dan tak dapat memenuhi
kebutuhan penting lainnya. Misalnya saja harga beras yang semakin meningkat,
orang yang pengangguran sulit untuk membeli beras, maka mereka makan seadanya.
Seorang pengangguran yang tak dapat memberikan makan kepada anaknya akan
menjadi dampak yang buruk bagi masa depan sehingga akan mendapat kesulitan
untuk waktu yang lama.
Kriminalitas
merupakan dampak lain dari kemiskinan. Kesulitan mencari nafkah mengakibatkan
orang lupa diri sehingga mencari jalan cepat tanpa memedulikan halal atau
haramnya uang sebagai alat tukar guna memenuhi kebutuhan. Misalnya saja
perampokan, penodongan, pencurian, penipuan, pembegalan, penjambretan dan masih
banyak lagi contoh kriminalitas yang bersumber dari kemiskinan. Mereka
melakukan itu semua karena kondisi yang sulit mencari penghasilan untuk
keberlangsungan hidup dan lupa akan nilai-nilai yang berhubungan dengan Tuhan.
Di era global dan materialisme seperti sekarang ini tak heran jika kriminalitas
terjadi dimanapun.
Putusnya
sekolah dan kesempatan pendidikan sudah pasti merupakan dampak kemiskinan.
Mahalnya biaya pendidikan menyebabkan rakyat miskin putus sekolah karena tak
lagi mampu membiayai sekolah. Putus sekolah dan hilangnya kesempatan pendidikan
akan menjadi penghambat rakyat miskin dalam menambah keterampilan, menjangkau
cita-cita dan mimpi mereka. Ini menyebabkan kemiskinan yang dalam karena
hilangnya kesempatan untuk bersaing dengan global dan hilangnya kesempatan
mendapatkan pekerjaan yang layak.
Kesehatan
sulit untuk didapatkan karena kurangnya pemenuhan gizi sehari-hari akibat
kemiskinan membuat rakyat miskin sulit menjaga kesehatannya. Belum lagi biaya
pengobatan yang mahal di klinik atau rumah sakit yang tidak dapat dijangkau masyarakat
miskin. Ini menyebabkan gizi buruk atau banyaknya penyakit yang menyebar.
Buruknya
generasi penerus adalah dampak yang berbahaya akibat kemiskinan. Jika anak-anak
putus sekolah dan bekerja karena terpaksa, maka akan ada gangguan pada
anak-anak itu sendiri seperti gangguan pada perkembangan mental, fisik dan cara
berfikir mereka. Contohnya adalah anak-anak jalanan yang tak mempunyai tempat
tinggal, tidur dijalan, tidak sekolah, mengamen untuk mencari makan dan lain
sebagainya. Dampak kemiskinan pada generasi penerus merupakan dampak yang
panjang dan buruk karena anak-anak seharusnya mendapatkan hak mereka untuk
bahagia, mendapat pendidikan, mendapat nutrisi baik dan lain sebagainya. Ini
dapat menyebabkan mereka terjebak dalam kesulitan hingga dewasa dan berdampak
pada generasi penerusnya.
D. Pertumbuhan dan Kesenjangan dan Kemiskinan
Data
1970 – 1980 menunjukkan ada korelasi positif antara laju pertumbuhan dan
tingkat kesenjangan ekonomi.
Semakin
tinggi pertumbuhan PDB/pendapatan perkapita, semakin besar perbedaan sikaya
dengan simiskin.
Penelitian
di Asia Tenggara oleh Ahuja, dkk (1997) menyimpulkan bahwa selama periode
1970an dan 198an ketimpangan distribusi pendapatan mulai menurun dan stabil,
tapi sejak awal 1990an ketimpangan meningkat kembali di LDC’s dan DC’s seperti Indonesia, Thaliland,
Inggris dan Swedia.
Janti
(1997) menyimpulkan è semakin besar ketimpangan dalam distribusi pendapatan
disebabkan oleh pergeseran demografi, perubahan pasar buruh, dan perubahan
kebijakan publik. Perubahan pasar buruh ini disebabkan oleh kesenjangan
pendapatan dari kepala keluarga dan semakin besar saham pendapatan istri dalam
jumlah pendapatan keluarga.
Hipotesis
Kuznetsè ada
korelasi positif atau negatif yang panjang antara tingkat pendapatan per kapita
dengan tingkat pemerataan distribusi pendapatan.
Dengan
data cross sectional (antara negara) dan time series, Simon Kuznets menemnukan
bahwa relasi kesenjangan pendapatan dan tingkat pendapatan perkapita berbentuk
U terbalik.
Tingkat Kesenjangan
Periode
Tingkat
Pendapatan Per Kapita
Hasil
ini menginterpretasikan: Evolusi distribusi pendapatan dalam proses transisi
dari ekonomi pedesaan ke ekonomi perkotaan (ekonomi industri) è Pada awal proses pembangunan,
ketimpangan distribusi pendapatan naik sebagai akibat proses urbanisasi dan
industrialisasi dan akhir proses pembangunan, ketimpangan menurun karena sektor
industri di kota sudah menyerap tenaga kerja
dari desa atau produksi atau penciptaan pendapatan dari pertanian lebih
kecil.
Banyak
studi untuk menguji hipotesis Kuznets dengan hasil:
a.
Sebagian besar mendukung hipotesis tersebut, tapi sebagian lain menolak
b.
Hubungan positif pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan hanya dalam
jangka panjang dan ada di DC’s
c.
Kurva bagian kesenjangan (kiri) lebih tidak stabil daripada porsi
kesenjangan menurun sebelah kanan.
Deininger
dan Squire (1995) dengan data deret waktu mengenai indeks Gini dari 486
observasi dari 45 LDC’s dan DC’s (tahun 1947-1993) menunjukkan indeks Gini
berkorelasi positif antara tahun 1970an dengan tahun 1980an dan 1990an.
Anand
dan Kanbur (1993) mengkritik hasil studi Ahluwalia (1976) yang mendukung
hipotesis Kuznets. Keduanya menolak hipotesis Kuznets dan menyatakan bahwa
distribusi pendapatan tidak dapat dibandingkan antar Negara, karena konsep
pendapatan, unit populasi dan cakupan survey berbeda.
Ravallion
dan Datt (1996) menggunakan data India:
§ proxy dari pendapatan perkapita dengan
melogaritma jumlah produk domestik (dalam nilai riil) per orang (1951=0)
§ proxy tingkat kesenjangan adalah
indeks Gini dari konsumsi perorang (%)
Hasilnya
menunjukkan tahun 1950an-1990an rata-rata pendapatan perkapita meningkat dan
tren perkembangan tingkat kesenjangan menurun (negative).
Ranis,
dkk (1977) untuk China menunjukkan korelasi negative antara pendapatan dan
kesenjangan.
E. Beberapa Indikator Kesenjangan dan Kemiskinan
Untuk menuju solusi kemiskinan penting bagi kita untuk
menelusuri secara detail indikator kemiskinan tersebut. Adapun indikator –
indikator kemiskinan sebagaimana dikutip dari Badan Pusat Statistik, antara
lain sebagai berikut :
1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan
dasar ( sandang,pangan, papan ).
2. Tidak adanya akses terhadap
kebutuhan hidup dasar lainnya ( kesehaatan, pendidikan, sanitasi, air bersih
dan transportasi ).
3. Tidak adanya jaminan masa depan (
karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga ).
4. Kerentangan terhadap goncangan yang
bersifat individual maupun massa.
5. Rendahnya kualitas sumber daya
manusia dan terbatasnya sumber daya alam.
6. Kuranganya apresiasi dalam kegiatan
sosial masyarakat.
7. Tidak adanya akses dalam lapangan
kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan.
8. Ketidakmampuan untuk berusaha karena
cacat fisik maupun mental.
9. Ketidakmampuan dan
ketidaktergantungan sosial ( anak-anak terlantar, wanita korban kekerasan rumah
tangga,janda miskin,kelompok marginal dan terpencil ).
Adapun
indikator – indikator kesenjangan pendapatan antara lain sebagai beikut :
1. UMR yang ditentukan pemerintah
antara pegawai swasta dan pegawai Pemerintah yang berbeda.
2. PNS ( golongan atas ) lebih
sejahtera dibandingkan petani.
3. Pertanian kalah jauh dalam menyuplai
Produk Domestik Bruto ( PDB ) yang hanya sekitar 9.3 % di tahun 2011, padahal
Indonesia merupakan Negara agraris.
F. Kemiskinan di Indonesia
- 1976 sampai 2007.
jumlah
penduduk miskin di Indonesia pada periode 1976-2007 berfluktuasi dari tahun ke
tahun. Pada tahun 1976 penduduk miskin sekitar 54,2 juta jiwa (sekitar 44,2
juta jiwa di perdesaan, dan sekitar 10 juta jiwa di perkotaan). Angka ini pada
tahun 1980 berkurang hingga menjadi sekitar 42,3 juta jiwa (sekitar 32,8 juta
jiwa di perkotaan, dan sekitar 9,5 juta jiwa di perdesaan), atau berkurang
sekitar 21,95 persen dari tahun 1976. Pada tahun 1990 jumlah penduduk miskin
berkurang hingga menjadi sekitar 27,2 juta jiwa (sekitar 17,8 juta jiwa di
perkotaan, dan sekitar 9,4 juta jiwa di perdesaan), atau berkurang sekitar
35,69 persen dari tahun 1980. Pada tahun 1996 jumlah penduduk miskin mengalami
kenaikan hingga mencapai sekitar 34,5 juta jiwa (sekitar 24,9 juta jiwa di
perkotaan, dan sekitar 9,6 juta jiwa di perdesaan). Dibandingkan dengan tahun
1990, angka ini menurun sekitar 20,87 persen. Namun, pada tahun 2002 jumlah
penduduk miskin kembali meningkat hingga menjadi sekitar 38,4 juta jiwa.
Sementara, pada tahun 2007 jumlah penduduk miskin menurun hingga menjadi
sekitar 37.17 juta jiwa. Fluktuasi jumlah penduduk miskin di Indonesia
disebabkan karena terjadinya krisis ekonomi, pertambahan jumlah penduduk tiap
tahun, pengaruh kebijakan pemerintah dan sebagainya.(Badan
Pusat Statistik).
- Tahun 2007–Maret 2008
Analisis
tren tingkat kemiskinan antara kondisi Maret 2007 dan Maret 2008 dimaksudkan
untuk mengetahui perubahan tingkat kemiskinan selama setahun terakhir. Garis
kemiskinan pada periode Maret 2007-Maret 2008 mengalami peningkatan sebesar
9,56 persen, yaitu dari Rp.166.697,- per kapita
per bulan pada Maret 2007 menjadi Rp.182.636,- per kapita
per bulan pada Maret 2008. Hal yang sama juga terjadi di perkotaan dan di
perdesaan masing-masing meningkat sebesar 9,02 persen dan 10,21 persen. Jumlah
penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2008 sebesar 34,96 juta orang
(15,42 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2007 yang berjumlah
37,17 juta (16,58 persen), berarti jumlah penduduk miskin turun sebesar 2,21
juta (Tabel 4.3). Jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan turun lebih tajam
dari pada daerah perkotaan. Selama periode Maret 2007-Maret 2008, penduduk
miskin di daerah perdesaan berkurang 1,42 juta, sementara di daerah perkotaan
berkurang 0,79 juta orang. Persentase penduduk miskin antara daerah perkotaan
dan perdesaan tidak banyak berubah. Pada bulan Maret 2007, sebagian besar
(63,52 persen) penduduk miskin berada di daerah perdesaan, sementara pada bulan
Maret 2008 persentase ini hampir sama yaitu 63,47 persen.(Badan Pusat Statistik).
G. Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan
1. Tingkat pendidikan yang
rendah
2. Produktivitas tenaga kerja rendah
3. tingkat upah yang rencah
4. distribusi pendapatan yang timpang
5. kesempatan kerja yang kurang
6. kualitas sumberdaya alam masih rendah
7. penggunaan teknologi masih kurang
8. etos kerja dan motivasi pekerja yang rendah
9. kultur/budaya (tradisi)
10. politik yang belum stabil
2. Produktivitas tenaga kerja rendah
3. tingkat upah yang rencah
4. distribusi pendapatan yang timpang
5. kesempatan kerja yang kurang
6. kualitas sumberdaya alam masih rendah
7. penggunaan teknologi masih kurang
8. etos kerja dan motivasi pekerja yang rendah
9. kultur/budaya (tradisi)
10. politik yang belum stabil
H. Kebijakan
Anti Kemiskinan
Hubungan antara pertumbuhan ekonomi, kebijakan,
kelembagaan dan penurunan kemiskinan disajikan dan gambar berikut ini.
Kebijakan lembaga dunia mencakup World Bank, ADB, UNDP,
ILO, dsb.
World bank (1990) peprangan melawan kemiskinan melalui:
·
Pertumbuhan ekonomi yang luas dan
menciptakan lapangan kerja yang padat karya
·
Pengembangan SDM
·
Membuat jaringan pengaman social bagi
penduduk miskin yang tidak mampu memperoleh dan menikmati pertumbuhan ekonomi
dan lapangan kerja serta pengembangan SDM sebagai akibat dari cacat fisik dan
mental, bencana, konflik social atau wilayah yang terisolasi
World bank (2000) memberikan resep baru dalam memerangi
kemiskinan dengan 3 pilar:
1. Pemberdayaan yaitu proses peningkatan kapasitas penduduk miskin untuk
mempengaruhi lembaga-lembaga pemerintah yang mempengaruhi kehidupan mereka
dengan memperkuat partisipasi mereka dalam proses politik dan pengambilan
keputusan tingkat local.
2. Keamanan yaitu proteksi bagi orang miskin terhadap goncangan yang merugikan
melalui manajemen yang lebih baik dalam menangani goncangan ekonomi makrodan
jaringan pengaman yang lebih komprehensif.
3. Kesempatan yaitu proses peningkatan akses kaum miskin terhadap modal fisik
dan modal manusia dan peningkatan tingkat pengembalian dari asset asset
tersebut.
ADB (1999) menyatakan ada 3 pilar untuk mengentaskan
kemiskinan:
·
Pertumbuhan berkelanjutan yang
prokemiskinan
·
Pengembangan social yang mencakup:
pengembangan SDM, modal social, perbaikan status perempuan, dan perlindungan
social
·
Manajemen ekonomi makro dan
pemerintahan yang baik yang dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan.
Factor tambahan:
·
Pembersihan polusi udara dan air
kota-kota besar
·
Reboisasi hutan, penumbuhan SDM, dan
perbaikan tanah
Strategi oleh pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan:
1. Jangka pendek yaitu membangun sector pertanian, usaha kecil dan ekonomi
pedesaan
2. Jangka menengah dan panjang mencakup:
· Pembangunan dan
penguatan sector swasta
· Kerjasama regional
· Manajemen APBN dan
administrasi
· Desentralisasi
· Pendidikan dan
kesehatan
· Penyediaan air
bersih dan pembangunan perkotaan
· Pembagian tanah
pertanian yang merata
SOAL LATIHAN :
1. Dibawah ini adalah beberapa akibat dari kemiskinan, kecuali….
a. Kriminalitas
b. Urbanisasi
c. Kebodohan
d.
Kemakmuran
2. Rumus perhitungan garis kemiskinan adalah ……
a.
GK=GKM+GKNM
b. GK=GKM-GKNM
c. GKM=GK+GKNM
d. salah semua
3. Faktor-faktor penyebab kemiskinan adalah …..
a. adanya kegagalan kepemilikan asset,
b. kondisi geografis yang kurang mendukung
c. kerentanan dan ketidakmampuan menghadapi goncangan-goncangan
d.
semua benar
4. Kemiskinan dapat dibagi kedalam dua kelompok, yaitu….
a. Kemiskinan absolut dan kemiskinan permanen
b.
Kemiskinan absolut dan Kemiskinan relative
c. Kemiskinan relative dan kemiskinan permanen
d. Kemiskinan relative dan kemiskinan sementara
5. Ada tiga pilar utama strategi pengurangan kemiskinan adalah …..
a. pertumuhan ekonomi yang berkelanjutan dan yang prokemiskinan
b. Pemerintahan yang baik (good governance)
c.
benar semua
d. Pembangunan sosial
PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH DAN OTONOMI
DAERAH
A. UU Otonomi Daerah
UU otonomi daerah merupakan dasar
hukum pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia atau dapat juga disebut payung
hukum pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia.UU otonomi daerah di
Indonesia menjadi payung hukum terhadap seluruh peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan otonomi daerah di bawah
UU otonomi daerah seperti, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan
Bupati dan seterusnya.
UU otonomi daerah itu sendiri
merupakan implementasi dari ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar
1945 (UUD 1945) yang menyebutkan otonomi daerah sebagai bagian dari sistem tata
negara Indonesia dan pelaksanaan pemerintahan di Indonesia. Ketentuan mengenai
pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia tercantum dalam pasal 18 ayat (2)
Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa:
“Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan
kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan”.
Selanjutnya Undang-Undang Dasar 1945 memerintahkan
pembentukan UU Otonomi Daerah untuk mengatur mengenai susunan dan
tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana disebutkan dalam
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (7), bahwa: “Susunan dan tata cara
penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang”.
Ketentuan tersebut diatas menjadi payung hukum bagi
pembentukan UU otonomi daerah di Indonesia, sementara UU otonomi
daerah menjadi dasar bagi pembentukan peraturan lain yang tingkatannya berada
di bawah undang-undang menurut hirarki atau tata urutan peraturan
perundang-undangan di Indonesia. Otonomi daerah di Indonesia dilaksanakan
segera setelah gerakan reformasi 1998. Tepatnya pada tahun 1999 UU otonomi
daerah mulai diberlakukan. Pada tahap awal pelaksanaannya, otonomi daerah di
Indonesia mulai diberlakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah. Setelah diberlakukannya UU ini, terjadi perubahan
yang besar terhadap struktur dan tata laksana pemerintahan di daerah-daerah di
Indonesia.
B. Perubahan Penerimaan Daerah dan
Peranan Pendapatan Asli Daerah
Ø Pendapatan daerah: PAD, bagi hasil pajak
dan non pajak, pemberian dari pemerintah
Ø Dalam UU No. 25 ada tambahan pos penerimaan
daerah yaitu dana perimbangan dari pemerintah pusat
Ø Beberapa dampak dari diberlakukannya UU No. 25
terhadap keuangan daerah adalah :
·
Peranan PAD dalam pembiayaan
pembangunan ekonomi (APBD) tidak terlalu besar. Hal ini mencerminkan tingginya
tingkat ketergantungan finansial daerah terhadap pemerintah pusat.
·
Ada Korelasi positif antara daerah
yang kaya SDA dan SDM dengan peranan PAD dalam APBD
·
Pada tahun 1998/1999 terjadi penurunan
PAD dalam pembentukan APBD-nya, salah satu penyebabnya adalah krisis ekonomi
yang melanda tanah air
C. Pembangunan Ekonomi Regional
Secara tradisional pembangunan
memiliki arti peningkatan yang terus menerus pada Gross Domestic Product atau
Produk Domestik Bruto suatu negara. Untuk daerah, makna pembangunan yang
tradisional difokuskan pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto suatu
provinsi, kabupaten, atau kota.
Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. (Lincolin Arsyad, 1999).
Tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, harus pula menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran. Kesempatan kerja bagi penduduk atau masyarakat akan memberikan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Todaro, 2000).
Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk mencipatakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi.
Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses, yaitu proses yang mencakup pembentukan institusi - institusi baru, pembangunan indistri - industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan, dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru.
Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. (Lincolin Arsyad, 1999).
Tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, harus pula menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran. Kesempatan kerja bagi penduduk atau masyarakat akan memberikan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Todaro, 2000).
Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk mencipatakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi.
Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses, yaitu proses yang mencakup pembentukan institusi - institusi baru, pembangunan indistri - industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan, dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru.
Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah berserta pertisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumber daya-sumber daya yang ada harus mampu menaksir potensi sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah.
Pembangunan ekonomi nasional sejak PELITA I memang telah memberi hasil positif bila dilihat pada tingkat makro. Tingkat pendapatan riil masyarakat rata-rata per kapita mengalami peningkatan dari hanya sekitar US$50 pada pertengahan dekade 1960-an menjadi lebih dari US$1.000 pada pertengahan dekade 1990-an. Namun dilihat pada tingkat meso dan mikro, pembangunan selama masa pemerintahan orde baru telah menciptakan suatu kesenjangan yang besar, baik dalam bentuk personal income, distribution, maupun dalam bentuk kesenjangan ekonomi atau pendapatan antar daerah atau provinsi.
D. Faktor-Faktor Penyebab Ketimpangan
Tidak dipungkiri bahwa kesenjangan ekonomi antar wilayah
di di Indonesia sangat tinggi dan terus melebar serta jauh dari harapan akan
pencegahan ataupun pengatasiannya, bayangkan saja pertumbuhan ekonomi masih
berpusat di Jawa yang ditandai dengan perputaran ekonomi yang mencapai 57,63%,
kemudian dilanjutkan oleh pulau Sumatera dengan 23,77 persen, sisanya terjadi
di wilayah Bali, Nusra, Maluku, dan Papua. Dengan kesenjangan ini jugalah yang
mengakibatkan terjadinya ketimpangan pembangunan ekonomi di daerah pada negara
berkembang, untuk lebih jelasnya berikut beberapa faktor utama penyebab
terjadinya ketimpangn pembangunan ekonomi dalam satu wilayah Negara.
Konsentrasi
Kegiatan ekonomi,
Konsentrasi kegiatan ekonomi yang tinggi
di daerah tertentu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya
ketimpangan pembangunan antar daerah. Ekonomi daerah dengan konsentrasi
kegiatan ekonomi tinggi cenderung tumbuh pesat. Sedangkan daerah dengan tingkat
ekonomi yang rendah cenderung mempunyai tingkat pembanguan dan pertumbuhan
ekonomi yang lebih rendah. Sehingga tidak salah jika kita masih menemukan
masalah utama dalam pembangunan, yaitu; 1). Kegiatan ekonomi hanya terpusat
pada satu titik daerah saja, contohnya Jawa. 2). Dengan efek menetes ke bawah
tersebut tidak terjadi atau prosesnya lambat. Banyak faktor yang mnyebabkan hal
ini, seperti besarnya sebagian input untuk berproduksi diimpor (M) dari luar,
bukannya disuplai dari daerah tersebut.
Jika keadaan ini terus dibiarkan maka, daerah di luar
pulau Jawa akan rugi dan semakin miskin saja, karena 1). Daerah akan kekurangan
L yang terampil, K serta SDA yang dapat diolah untuk keperluan
sendiri. 2). Daerah akan semakin sulit dalam mengembangkan sektor non
primer khususnya industri manufaktur, dan akan semakin sulit mengubah struktur
ekonominya yang berbasis pertanian atau pertambangan ke industri. 3). Tingkat
pendapatan masyarakat di daerah semakin rendah sehingga pasar output semakin
lama, dan menyebabkan perkembangan investasi di daerah semakin kecil.
· Alokasi
Investasi,
Indikator
lain juga yang menunjukkan pola serupa adalah distribusi investasi (I)
langsung, baik yang bersumber dari luar negeri (PMA) maupun dari dalam negeri
(PMDN). Berdasarkan teori pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar, bahwa
kurangnya I di suatu wilayah membuat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan
masyarakat per kapita di wilayah tersebut menjadi rendah, karena tidak adanya
kegiatan ekonomi yang produktif, seperti industri manufaktur.
· Mobilitas
antar Faktor Produksi yang Rendah antar Daerah ,
Kehadiran
buruh migran kelas bawah adalah pertanda semakin majunya suatu negara. Ini
berlaku baik bagi migran legal dan ilegal. Ketika sebuah negara semakin
sejahtera, lapisan-lapisan masyarakatnya naik ke posisi ekonomi lebih tinggi
(teori Marxist: naik kelas). Fenomena “move up the ladder” ini dengan
sendirinya membawa kepada konsekuensi kosongnya lapisan terbawah. Walaupun
demikian lapisan ini tidak bisa dihilangkan begitu saja. Sebenarnya lapisan ini
sangat substansial, karena menopang “ladders” atau lapisan-lapisan yang berada
di atasnya. Lapisan inilah yang diisi oleh para migran kelas bawah. Salah satu
pilar ekonomi liberal adalah kebebasan mobilitas faktor produksi, termasuk
faktor buruh. Seharusnya yurisdiksi administratif negara tidak menjadi
penghalang mobilitas tersebut. Namun, tetap saja perpindahan ini perlu ditinjau
dan dikontrol agar tetap teratur.
· Perbedaan
SDA antar Provinsi ,
Dasar
pemikiran klasik mengatakan bahwa pembanguan ekonomi di daerah yang kaya SDA
akan lebih maju dan masyarakatnya lebih makmur dibandingkan dengan daerah yang
miskin SDA. Sebenarnya samapai dengan tingkat tertentu pendapat ini masih dapat
dikatakan, dengan catatan SDA dianggap sebagai modal awal untuk pembangunan.
Dalam proses pemulihan ekonomi nasional, pelaksanaan program desentralisasi
yang tergesa-gesa tanpa kesiapan memadai sebaliknya malah akan mengganggu
pemulihan ekonomi yang pada gilirannya akan merugikan pembangunan ekonomi
daerah sendiri. Oleh karena itu, proses desentralisasi tidak perlu
diakselerasi. Yang perlu diakselerasi adalah pengembangan kelembagaan dan kemampuan,
termasuk untuk pengembangan kebijakan, pada tingkat daerah, khususnya
daerah Tingkat II. Hal ini merupakan kerja nasional yang harus mendapat
prioritas pertama dan dilaksanakan terutama di daerah. Inilah inti dari
pemberdayaan ekonomi daerah yang merupakan kunci bagi pembangunan ekonomi
daerah yang kompetitif dan efisien. Pembangunan ekonomi yang efisien
membutuhkan secara seimbang perencanaan yang lebih teliti mengenai penggunaan
sumber daya publik dan sektor swasta: petani, pengusaha kecil, koperasi,
pengusaha besar, organisasi sosial harus mempunyai peran dalam proses
perencanaan.
· Perbedaan
Kondisi Demografis antar Provinsi,
Kondisi
demografis antar provinsi berbeda satu dengan lainnya, ada yang disominasi oleh
sektor pertanian, ada yang didominiasi oleh sektor pariwisata, dan lain
sebagainya. Perbedaan kondisi demografis ini biasanya menyebabkan pembangunan
ekonomi tiap daerah berbeda-beda.
· Kurang
Lancarnya Perdagangan antar Provinsi ,
Kurang
lancarnya perdagangan antar daerah juga menyebabkan ketimpangan ekonomi
regional di Indonesia. Pada umumnya ketidaklancaran tersebut disebabkan karena
keterbatasan transportasi dan komunikasi.
E. Pembangunan Indonesia Bagian Timur
Pembangunan
infrastruktur di Indonesia mengalami pasang surut terutama saat Indonesia
dilanda krisis ekonomi. Pembangunan infrastruktur mengalami hambatan pembiayaan
karena sampai sejauh ini, titik berat pembangunan masih difokuskan pada
investasi sektor-sektor yang dapat menghasilkan perputaran uang (cash money)
yang tinggi dengan argumentasi bahwa hal itu diperlukan guna memulihkan
perekonomian nasional.
Sedangkan pembangunan
infrastruktur lebih difokuskan pada usaha perbaikan dan pemeliharaan saja.
Dengan demikian dewasa ini, pembangunan infrastruktur kawasan timur Indonesia
belum menjadi focus utama pembangunan.
Pada saat ini sudah
hampir menjadi kesimpulan umum bahwa infrastruktur adalah fundamental
perekonomian Indonesia. Bahwa daerah atau kawasan Indonesia Timur merupakan
wilayah strategis guna membangkitkan potensi nasional. Oleh karena itu hari ini
adalah saat yang tepat guna meletakkan kemauan bersama menyusun konsep
pembangunan infrstruktur kawasan Timur Indonesia yang bersumber pada kesadaran
penguasaan teknologi dan keunggulan sumberdaya daerah.
Pemetaan kebutuhan
infrastruktur lima tahun ke depan berdasarkan jenis inftrastruktur seperti;
jalan, listrik, gas, air bersih, pelabuhan, telekomunikasi, moda transportasi,
dan lain-lain serta berdasarkan tipologi kewilayahan.
Perumusan pembiayaan
infrastruktur dan sumber pembiayaannya. Pengkajian kerangka regulasi yang
ada dan merekomendasikan penyempurnaan kerangka tersebut guna mendukung
prioritas pembangunan dan pembiayaan infrastruktur
Penyusunan strategi
pembangunan dan pembiayaan infrastruktur ini diharapkan dapat menghasilkan peta
pembangunan infrastruktur yang jelas di masa yang akan datang sehingga
pemerintah mempunyai dokumen yang lengkap terhadap pembangunan infrastruktur.
Oleh karena itu,
ruang lingkup dari penyusunan strategi ini mencakup seluruh aspek potensi
ekonomi wilayah Indonesia Timur sebagai rumusan strategis pembangunan
infrastruktur nasional, baik berdasarkan subsektor jenis infrastruktur dan
maupun tipologi kewilayahan dengan basis pendekatan potensi.
Penyusunan strategi
pembangunan dan pembiayaan infrastruktur kawasan timur Indonesia diharapkan
dapat menghasilkan Master Plan di bidang infrastruktur yang akan mendukung
skenario pembangunan era baru ekonomi Indonesia di masa yang akan datang.
Master Plan ini diharapkan dapat memuat berbagai data dan informasi mengenai
pembangunan dan pembiayaan infrastruktur berdasarkan skala prioritas
pembangunan dan regulasi yang mendukung arah pembangunannya.
Cerminan pembangunan
infrastruktur nasional adalah pembangunan infrastruktur di tiap wilayah atau
propinsi di Indonesia. Perkembangan pembangunan infrastruktur di masing-masing
pulau di Indonesia memperlihatkan perbedaan yang cukup berarti. Dominasi
pembangunan infrastruktur sangat ditentukan oleh kondisi geograsfis dan
demografis dari suatu wilayah.
Dominasi infrastruktur
ini dapat mencerminkan pula tingkat aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah.
Perkembangan pembangunan infrastruktur untuk masing-masing pulau yang ada di
Indonesia. Hal ini pula yang menjadi hambatan pembangunan infrastrukrur Kawasan
Timur Indonesia.
Pada hal sejatinya
jika Indonesia ingin percepatan mencapai kemajuan maka pendekatan potensi atau
potential approach yaitu potensi yang mendorong tumbuhnya komoditas unggulan,
hendaknya menjadi komintmen kuat terhadap pembangunan infrstruktur kawasan
timur Indonesia.
Sebagaimana kita
ketahui bahwa daerah Kalimantan Selatan sebagaimana daerah Kalimantan umumnya
yang merupakan salah satu pulau terbesar yang ada di wilayah negara kita.
Tingkat kepadatan pendudukanya relative rendah sehingga tidak dimungkinkan
untuk melakukan pendekatan demographic dalam perencanaan pembangunan
infrastukturnya.
Dengan jumlah
penduduk yang mendiami wilayah ini hanya sebesar 6% dari total penduduk
Indonesia, maka akan berdampak pada aktivitas ekonomi yang ada di wilayah ini.
Kondisi semacam ini merupakan kondisi tipikal wilayah Indonesia Timur.
Karenanya diperlukan langkah potential approach atau pendekatan potensial untuk
pembangunan infrastrukturnya
Komoditas yang
menjadi unggulan untuk wilayah ini adalah sektor pertambangan dan galian, sub
sector perkebunan dan subsektor kehutanan. Ketiga sektor ini memberikan
sumbangan besar bagi pendapatan nasional.
Dengan demikian
terdapat pandangan berbeda mengenai pola perencanaan bahwa berdasarkan jumlah
penduduk atau pendekatan demografik, aktivitas ekonomi unggulan yang tidak
memerlukan banyak infrastruktur, maka akibatnya adalah persentase pembangunan
infrastruktur di pulau ini lebih rendah dibandingkan pulau Jawa dan Sumatera.
Dilihat dari
infrastruktur transportasi, pelabuhan laut lebih mendominasi dibandingkan
dengan yang lainnya. Hal ini sangat wajar dengan kondisi geografis dari
Kalimantan yang lebih banyak rawa dibandingkan dengan daratannya yang
memungkinkan sektor pelabuhan laut dan lalulitas angkutan sungai, danau, dan penyeberangan
lebih berkembang dibandingkan dengan transportasi darat.
Pembangunan jalan di
pulau ini masih relative rendah bila dibandingkan dengan luas wilayah pulau
ini. Hal ini sangat signifikan sekali dengan jumlah kendaraan yang berada di
wilayah ini hanya sebesar 5,8% dari jumlah kendaraan yang ada di Indonesia. Hal
ini pula yang menyebabkan rendahnya tingkat mobilitas dan tingginya biaya
transportasi sehingga wilayah ini kehilangan daya saingnya dalam menarik
investasi.
Pandangan keliru juga
terdapat pada subsektor pertanian tanaman pangan dan pengairan. Dapat kita
temukan fakta bahwa irigasi tidak menjadi salah satu fokus pembangunan
infrastruktur karena wilayah ini bukan sebagai lumbung padi tetapi lebih
cenderung pada komoditas kehutanan dan perkebunan.
Pada pada sisi lain
kitapun memehami betul bahwa kondisi wilayah ini sangat dimungkinkan membangun
jaringan irigasi guna menjadikan Kalimantan sebagai lumbung padi. Kita dapat
belajar dan membandingkan kondisi wilayah ini dengan kondisi Vietnam yang petaninya
lebih unggul dari petani kita bahkan tanpa proteksionisme perdagangan.
Saat ini akses
masyarakat Kalimantan terhadap air bersih, hanya sebesar 44% yang dapat
menikmati air bersih sedangkan sisanya belum mendapatkan akses terhadap air
bersih.
Ini merupakan salah
satu permasalahan yang harus menjadi perhatian, karena bila kondisi tersebut
dibiarkan maka akan berdampak pada tingkat kesehatan dari masyarakat di
Kalimantan. Bagaimana kita bisa mengembangkan sumber daya manusia yang handal
dan mampu bersaing secara global bila tingkat hiegenitas masih rendah. Oleh
karena itu akses terhadap air bersih perlu langkah prioritas pembangunan
infrastrukturnya.
Demikian pula dengan
subsektor telematika dan ketenagalistrikan perlu berpacu dengan irama
pertumbuhan yang berkembang dengan pesat. Hal ini sejalan dinamika dan
aktivitas dari masyarakat di pulau Kalimantan.
Pembukan lahan
menjadi lahan pertanian yang notabene terjadi perubahan fungsi seringkali
memicu kotroversi yang kontraproduktif, hendaknya dipelajari kembali dengan
seksasama agar tidak terdapat resistensi pembangunan hanya sekadar penolakan
emosional, namun sebaliknya kehilangan informasi berharga tentang potensi
ekonomi yang mempunyai keunggulan tertentu.
Akhirnya kita juga mengapeal akan
pentingnya kesadaran tentang pembangunan infrastruktur berkaitan dengan upaya
strategis percepatan pertumbuhan ekonomi, hendaknya secara nyata mengurangi
hambatan birokratis di semua lini baik pada tingkat pemerintah pusat maupun
pada tingkat pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten.
F. Teori dan Analisis Pembangunan Ekonomi Daerah
Ada sejumlah teori yang dapat
menerangkan kenapa ada perbedaan dalam tingkat pembangunan ekonomi antardaerah
diantaranya yang umum di gunakan adalah teori basis ekonomi,teori lokasi dan
teori daya tarik industri.
1. Teori pembangunan ekonomi daerah
a. Teori basis ekonomi
Teori basis ekonomi menyatakan bahwa
faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan
langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah.
b. Teori lokasi
Teori lokasi juga sering digunakan
untuk penentuan atau pengembangan kawasan industri di suatu dareah. Inti
pemikiran dari teori ini didasarkan pada sifat rasional pengusaha/perusahaan
yang cenderung mencari keuntungan setinggi mungkin dengan biaya serendah
mungkin oleh karena itu , pengusaha akan memilih lokasi usaha yang
memaksimalkan keuntungannya dan meminimalisasikan biaya usaha atau produksinya,
yakni lokasi yang dekat dengan tempat bahan baku dan pasar.
c. Teori daya tarik industry
Dalam upaya pembangunan ekonomi daerah
di Indonesia sering di pertanyakan. Jenis – jenis industri apa saja yang tepat
untuk dikembangkan (diunggulkan) ? Ini adalah masalah membangun fortofolio
industri suatu daerah.
2. Model analisis pembangunan daerah
Selain teori-teori di atas, ada
beberapa metode yang umum digunakan untuk menganalisi posisi relative ekonomi
suatu daerah; salah satu di antaranya adalah metode analisis shift-share (SS),
location questitens, angka pengganda pendapatan , analisis input output (i-o)
,dan model perumbuhan Harold-domar. Berikut adalah sebagian penjelasan dari
model analisis dalam pembagunaan daerah.
a. Analisis SS
Dengan pendekatan analisis ini ,dapat
di analisis kinerja perekonomian suatu daerah dengan membandingkannya dengan daerah
yang lebih besar ( nasional).
b. Location Quotients (LQ)
Yaitu untuk mengukur konsentrasi dari
suatu kegiatan ekonomi atau sector di suatu daerah dengan cara membandingkan
peranannya adalah perekonomian daerah tersebut dengan peranan dari kegiatan ekonomi
atau sektor yang sampai di tingkat yang sama.
c. Angka Pengganda Pendapatan
Metode ini umum digunakan untuk
mengukur potensi kenaikan pendapatan suatu daerah dari suatu kegiatan ekonomi
yang baru atau peningkatan output dari suatu sektor di daerah tersebut.
d. Analisis Input-Output (I-O)
Analisis I-O merupakan salah satu
metode analisis yang sering digunakan untuk mengukur perekonomian suatu daerah
dengan melihat keterkaitan antarsektor dalam usaha memahami kompleksitas
perekonomian daerah tersebut, serta kondisi yang diperlukan untuk
mempertahankan keseimbangan antara AS dan AD.
SOAL LATIHAN :
1. Ketentuan mengenai pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia tercantum dalam
pasal ….
a. 19 ayat 2 UUD 1945
b. 20 ayat 2 UUD 1945
c.
18 ayat 2 UUD 1945
d. 17 ayat 2 UUD 1945
2. Siapa yang mengemukakan 8 faktor yang menyebabkan ketidakmerataan distribusi pendapatan di
negara-negara sedang berkembang ?
a.
Adelman dan Morris (1973) dalam Arsyad (2010)
b. Morris (1953) dalam Arsyad (2015)
c. Dalam Arsyad (2015) Adelman dan Morris (1963)
d. Salah Semua
3. Ketentuan mengenai pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia tercantum dalam
pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa .....
a. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang
b.
Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
c. tambahan pos penerimaan daerah yaitu dana perimbangan dari pemerintah pusat
d. Pemerintahan Daerah
4. Implementasi dari ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menyebutkan otonomi
daerah sebagai bagian dari sistem tata
negara Indonesia dan pelaksanaan pemerintahan di Indonesia disebut .....
a.
UU OTONOMI DAERAH
b. UU DASAR 1945
c. UU PEMERINTAH
d. SALAH SEMUA
5. Siapa seorang ahli biologi dalam bukunya yang berjudul The Joy of Science ?
a. Sinderman
b. J. Carl
c. Sinderman J. Carl
d.
Carl J. Sinderman
SEKTOR PERTANIAN
1. Sektor Pertanian di Indonesia
Pertanian
adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk
menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk
mengelola lingkungan hidupnya.[1] Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang
termasuk dalam pertanian biasa dipahami orang sebagai budidaya tanaman atau
bercocok tanam (bahasa Inggris: crop cultivation) serta pembesaran hewan ternak
(raising), meskipun cakupannya dapat pula berupa pemanfaatan mikroorganisme dan
bioenzim dalam pengolahan produk lanjutan, seperti pembuatan keju dan tempe,
atau sekedar ekstraksi semata, seperti penangkapan ikan atau eksploitasi hutan.
Bagian
terbesar penduduk dunia bermata pencaharian dalam bidang-bidang di lingkup pertanian,
namun pertanian hanya menyumbang 4% dari PDB dunia. Sejarah Indonesia sejak
masa kolonial sampai sekarang tidak dapat dipisahkan dari sektor pertanian dan
perkebunan, karena sektor - sektor ini memiliki arti yang sangat penting dalam
menentukan pembentukan berbagai realitas ekonomi dan sosial masyarakat di
berbagai wilayah Indonesia. Berdasarkan data BPS tahun 2002, bidang pertanian
di Indonesia menyediakan lapangan kerja bagi sekitar 44,3% penduduk meskipun
hanya menyumbang sekitar 17,3% dari total pendapatan domestik bruto.
Kelompok
ilmu-ilmu pertanian mengkaji pertanian dengan dukungan ilmu-ilmu pendukungnya.
Karena pertanian selalu terikat dengan ruang dan waktu, ilmu-ilmu pendukung,
seperti ilmu tanah, meteorologi, teknik pertanian, biokimia, dan statistika
juga dipelajari dalam pertanian. Usaha tani (farming) adalah bagian inti dari
pertanian karena menyangkut sekumpulan kegiatan yang dilakukan dalam budidaya.
"Petani" adalah sebutan bagi mereka yang menyelenggarakan usaha tani,
sebagai contoh "petani tembakau" atau "petani ikan". Pelaku
budidaya hewan ternak (livestock) secara khusus disebut sebagai peternak.
2. Nilai Tukar Petani
Nilai
tukar petani (NTP) adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan
indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase.[1][2][3]
Nilai tukar petani merupakan salah satu indikator dalam menentukan tingkat
kesejahteraan petani.[4] Pengumpulan data dan perhitungan NTP di Indonesia
dilakukan oleh Biro Pusat Statistik.[1]
Indeks
harga yang diterima petani (IT) adalah indeks harga yang menunjukkan
perkembangan harga produsen atas hasil produksi petani. Dari nilai IT, dapat
dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dihasilkan petani. Indeks ini
digunakan juga sebagai data penunjang dalam penghitungan pendapatan sektor
pertanian.
IT
dihitung berdasarkan nilai jual hasil pertanian yang dihasilkan oleh petani,
mencakup sektor padi, palawija, hasil peternakan, perkebunan rakyat, sayuran,
buah, dan hasil perikanan (perikanan tangkap maupun budi daya).
Indeks
harga yang dibayar petani (IB) adalah indeks harga yang menunjukkan
perkembangan harga kebutuhan rumah tangga petani, baik kebutuhan untuk konsumsi
rumah tangga maupun kebutuhan untuk proses produksi pertanian. Dari IB, dapat
dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dikonsumsi oleh petani yang
merupakan bagian terbesar dari masyarakat di pedesaan, serta fluktuasi harga
barang yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian. Perkembangan IB juga
dapat menggambarkan perkembangan inflasi di pedesaan.
IB
dihitung berdasarkan indeks harga yang harus dibayarkan oleh petani dalam
memenuhi kebutuhan hidupnya dan penambahan barang modal dan biaya produksi,
yang dibagi lagi menjadi sektor makanan dan barang dan jasa non makanan.
Secara
umum NTP menghasilkan 3 pengertian :
Ø NTP > 100 berarti NTP pada suatu
periode tertentu lebih baik dibandingkan dengan NTP pada tahun dasar, dengan
kata lain petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari
kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik dan menjadi lebih besar dari
pengeluarannya.
Ø NTP = 100 berarti NTP pada suatu
periode tertentu sama dengan NTP pada tahun dasar, dengan kata lain petani
mengalami impas. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase
kenaikan/penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan petani sama dengan
pengeluarannya.
Ø NTP < 100 berarti NTP pada suatu
periode tertentu menurun dibandingkan NTP pada tahun dasar, dengan kata lain
petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil
dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani turun
dan lebih kecil dari pengeluarannya.
Nilai
tukar petani dapat bervariasi di setiap daerah dan berfluktuasi seiring waktu.
Nilai tukar petani dihitung secara skala nasional maupun lokal. Nilai tukar
petani secara nasional pada periode Oktober 2013 mengalami peningkatan 0.71%
dari 104,56 poin pada periode September 2013 ke 105,30 poin namun secara lokal,
misal di Jambi, didapatkan hasil yang berbeda. Di Jambi pada periode yang sama
nilai tukar petani naik sebesar 0,63 persen dibanding bulan sebelumnya yaitu
dari 87,56 point menjadi 88,11 point pada Oktober 2013. Peningkatan nilai tukar
petani di Bali juga dilaporkan berbeda, yakni sebesar 0,16 persen dari 106,82
persen pada September 2013 menjadi 107 persen pada bulan Oktober 2013.
Orientasi
pembangunan saat ini yang berfokus pada industri dan modal cenderung
mengesampingkan pembangunan pertanian pedesaan, sehingga indikator nilai tukar
petani tidak masuk ke dalam tujuan pembangunan.
3. Investasi di Sektor Pertanian
Investasi
di sector pertanian tergantung :
·
Laju
pertumbuhan output
·
Tingkat
daya saing global komoditi pertanian
Investasi:
·
Langsung
è
Membeli mesin
·
Tdk
Langsung è
Penelitian & Pengembangan
Hasil
penelitian:
·
Supranto
(1998) : laju pertumbuhan sektor ini rendah, karena PMDN & PMA serta kerdit
yg mengalir kecil. Hal ini karena resiko lebih tinggi (gagal panen) dan nilai
tambah lebih kecil di sektor pertanian.
Tabel 5.17
Investasi di sektor pertanian & industri manufaktur (Rp milyar) 1993-1996
|
Sektor
|
1993
|
1994
|
1995
|
1996
|
|
Pertanian
|
2.735
|
4.545
|
7.128
|
15.284
|
|
Manufaktur
|
24.032
|
31.922
|
43.342
|
59.218
|
·
Simatupang
(1995) : kredit perbankan lebih byk megalir ke sektor non pertanian & jasa
dibanding ke sektor pertanian.
Tabel 5.18
Kredit Perbankan di sektor pertanian & industri manufaktur (Rp milyar)
1993-1996
|
Sektor
|
1993
|
1994
|
1995
|
1996
|
|
Pertanian
|
7.846
|
8.956
|
9.841
|
11.010
|
|
Manufaktur
|
11.346
|
13.004
|
15.324
|
15.102
|
Penurunan
ini disebabkan ROI sector pertanian +/- 15 %,shg tdk menarik.
4. Keterkaitan Pertanian dg Industri
Manufaktur
Salah satu
penyebab krisis ekonomi è kesalahan industrialisasi yg tidak berbasis
pertanian. Hal ini terlihat bahwa laju pertumbuhan sector pertanian (+) walaupu
kecil, sedangkan industri manufaktur (-). Jepang, Taiwan & Eropa dlm
memajukan industri manufaktur diawali dg revolusi sector pertanian.
Alasan
sector pertanian harus kuat dlm proses industrialisasi:
·
Sektor
pertanian kuat è
pangan terjamin è tdk ada lapar è kondisi sospol stabil
·
Sudut
Permintaan è
Sektor pertanian kuat è pendapatan riil perkapita naik è permintaan oleh petani thd produk
industri manufaktur naik berarti industri manufaktur berkembang & output
industri menjadi input sektor pertanian
·
Sudut
Penawaran è
permintaan produk pertanian sbg bahan baku oleh industri manufaktur.
·
Kelebihan
output siktor pertanian digunakan sbg sb investasi sektor industri manufaktur
spt industri kecil dipedesaan.
Kenyataan
di Indonesia keterkaitan produksi sektor pertanian dam industri manufaktur
sangat lemah dan kedua sektor tersebut sangat bergantung kepada barang impor.
Soal
Latihan :
1. Investasi di sektor pertanian
bergantung pada….
a.
Laju pertumbuhan output dan Tingkat
daya saing global komoditi pertanian
b. Laju pertumbuhan output dan Laju
pertumbuhan input
c. Laju pertumbuhan input dan Tingkat
daya saing global komoditi pertanian
d. Tingkat daya saing global komoditi
pertanian dan Tingkat daya saing global komoditi pertambangan
2. Nilai Tukar Petani adalah….
a. Mata uang bagi petani
b. Nilai yang di tukarkan untuk petani
c. Gaji yang dibayarkan kepada petani
yang digunakan untuk menukarkan hasil panennya
d.
Rasio antara indeks harga yang
diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam
persentase
3. Apa yang dimaksud jika NTP = 100….
a. NTP pada suatu periode tertentu lebih
baik dibandingkan dengan NTP pada tahun dasar, dengan kata lain petani
mengalami surplus
b.
NTP pada suatu periode tertentu sama
dengan NTP pada tahun dasar, dengan kata lain petani mengalami impas
c. NTP pada suatu periode tertentu
menurun dibandingkan NTP pada tahun dasar, dengan kata lain petani mengalami
defisit
d. Petani akan mengalami kerugian yang
maksimal
4. Sistim menanam dengan menggunakan
bibit padi lebih sedikit dari cara menanam biasa disebut .....
a.
SRI
b. SRA
c. SRU
d. SRE
5. Wilayah timur Indonesia adalah .....
a.
propinsi-propinsi di pulau Sulawesi,
propinsi Nusa Tenggara Barat, propinsi Nusa Tenggara Timur
b. tidak ada jawaban
c. salah semua
d. benar semua
INDUSTRIALISASI
DI INDONESIA
1. Konsep dan Tujuan Industrialisasi
Industri
adalah bidang mata pencaharian yang menggunakan ketrampilan dan ketekunan kerja
(bahasa Inggris: industrious) dan penggunaan alat-alat di bidang pengolahan
hasil-hasil bumi dan distribusinya sebagai dasarnya. Maka industri umumnya
dikenal sebagai mata rantai selanjutnya dari usaha-usaha mencukupi kebutuhan
(ekonomi) yang berhubungan dengan bumi, yaitu sesudah pertanian, perkebunan dan
pertambangan yang berhubungan erat dengan tanah. Kedudukan industri semakin
jauh dari tanah, yang merupakan basis ekonomi, budaya dan politik.
Awal
konsep industrialisasi revolusi industry abad 18 di Inggris adalah dalam
pemintalan dan produksi kapas yang menciptakan spesialisasi
produksi.selanjutnya penemuan baru pada pengolahan besi dan mesin uap sehingga
mendorong inovasi baja,dan begitu seterusnya,inovasi-inovasi bar uterus
bermunculan.industri merupakan salah satu strategi jangka panjang untuk
menjamin pertumbuhan ekonomi.
Tujuan
industrialisasi itu sendiri adalah untuk memajukan sumber daya alam yang
dimiliki oleh setiap Negara, dengan didukung oleh sumber daya manusia yang
berkualitas, dengan industrialisasi ini maka Negara berkembang yang mampu
memanfaatkannya dengan baik, maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Negara
tersebut.
2. Faktor-faktor Pendorong
Industrialisasi
Faktor-faktor
pendorong industrialisasi itu sendiri adalah :
a. kemampuan
teknologi dan inovasi
b. laju
pertumbuhan pendapatan nasional per-kapita
c. kondisi
dan struktur awal ekonomi dalam negeri
d. besar
pangsa pasar DN yang ditentukan tingkat pendapatan dan jumlah penduduk
e. ciri
industrialisasi yaitu cara pelaksanaan industrialisasi seperti tahap
implementasi
f. keberasaan
SDA(sumber daya alam)
g. kebijakan
atau strategi pemerintah
3. Perkembangan
Sektor Industri Manufaktur Indonesia
Perkembangan
industry manufaktur disetiap Negara juga dapat digunakan untuk melihat
perkembangan industry Negara itu secara nasional,sejak krisis ekonomi dunia
pada tahun 1998 dan perontokan perekonomian nasional ,perkembangan industry di
Indonesiasecara nasional belum memperlihatkan perkembangan yang memuaskan.bahkan
perkembangan industry nasional ,khususnya industry manufaktur ,lebih sering
merosot perkembangannya dibandingkan dengan grafik peningkatannya
Sebuah
hasil riset yang dilakukan pada tahun 2006,oleh sebuah lembaga internasional
terhadap prospek industry manufaktur di berbagai Negara melihatkan hadil yang
cukup memprihatinkan.dari 60 negara yang menjadi obyek penelitian,posisi
industry manufaktur Indonesia berada diposisi terbawah bersama beberapa Negara
asia seperti Vietnam,riset yang meneliti aspek daya saing produk industry
manufaktur Indonesia dipasar global,menempatkan pada posisi terendah.
5. Permasalahan Industrialisasi
Kendala
bagi pertumbuhan industri di dalam negeri adalah ketergantungan terhadap bahan
baku serta komponen impor. Mesin-mesin produksi yang sudah tua juga menjadi
hambatan bagi peningkatan produktivitas dan efisiensi.
Permasalahan-permasalahan
tersebut telah menurunkan daya saing industri dalam negeri. Kementerian
Perindustrian telah mengidentifikasinya. Responsnya adalah dibuat Program
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.
Namun,
fakta di lapangan jauh dari harapan. Regulasi pemerintah pusat tak seiring
dengan regulasi pemerintah daerah. Bahkan, di antara kementerian teknis bukan
kebijakan sendiri-sendiri.Tahun 2010-2014, Kementerian Perindustrian
menargetkan pertumbuhan industri nonmigas 8,95 persen dan kontribusi industri
pengolahan terhadap produk domestik bruto 24,67 persen. Ditargetkan total
investasi 2010-2014 mencapai Rp 735,9 triliun.
Untuk
mencapai target itu, Kementerian Perindustrian membuat kerangka pembangunan
industri nasional. Kerangka itu yang akan menjadi acuan untuk membangkitkan
industri agar siap menghadapi perdagangan bebas dan ASEAN Economic Community.
Agar siap
menghadapi itu semua, menurut Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton
Supit, peningkatan daya saing menjadi kunci utama. Leadership, mulai dari
presiden hingga pejabat pemerintah lainnya, yang mau mengenakan produk dalam
negeri juga tidak boleh diabaikan.
6. Strategi Pembangunan Sektor Industri
Tujuan
pembangunan industri nasional baik jangka menengah maupun jangka panjang
ditujukan untuk mengatasipermasalahan dan kelemahan baik di sektor industri
maupun untuk mengatasi permasalahan secara nasional, yaitu:
(1)Meningkatkan
penyerapan tenaga kerja industri;
(2)
Meningkatkan ekspor Indonesia dan pember-dayaan pasar dalam negeri;
(3)
Memberikan sumbangan pertumbuhan yang berarti bagi perekonomian;
(4)
Mendukung perkembangan sector infrastruktur;
(5)
Meningkatkan kemampuan teknologi;
(6) Meningkatkan
pendalaman struktur industri dan diversifikasi produk
(7)
Meningkatkan penyebaran industri.
Bertitik
tolak dari hal-hal tersebut dan untuk menjawab tantangan di atas maka kebijakan
dalam pembangunan industrimanufaktur diarahkan untuk menjawab tantangan
globalisasi ekonomi dunia serta mampu mengantisipasi.perkembangan perubahan
lingkungan yang sangat cepat. Persaingan internasional merupakan suatu
perspektif baru
bagi semua
negara berkembang, termasuk Indonesia, sehingga fokus dari strategi pembangunan
industri di masa depan adalah membangun daya saing industri manufaktur yang
berkelanjutan di pasar internasional. Untuk itu, strategi pembangunan industri
manufaktur ke depan dengan memperhatikan kecenderungan pemikiran terbaru yang
berkembang saat ini, adalah melalui pendekatan klaster dalam rangka membangun
daya saing industri yang kolektif.
Industri
manufaktur masa depan adalah industri-industri yang mempunyai daya saing
tinggi, yang didasarkan tidak hanya kepada besarnya potensi Indonesia
(comparative advantage), seperti luas bentang wilayah, besarnya jumlah penduduk
serta ketersediaan sumber daya alam, tetapi juga berdasarkan kemampuan atau
daya kreasi dan keterampilan serta profesionalisme sumber daya manusia
Indonesia (competitive advantage).
Bangun
susun sektor industri yang diharapkan harus mampu menjadi motor penggerak utama
perekonomian nasional dan menjadi tulang punggung ketahanan perekonomian
nasional di masa yang akan datang. Sektor industri prioritas tersebut dipilih
berdasarkan keterkaitan dan kedalaman struktur yang kuat serta memiliki daya
saing yang berkelanjutan serta tangguh di pasar internasional.
Pembangunan
industri tersebut diarahkan pada penguatan daya saing, pendalaman rantai
pengolahan di dalam negeri serta dengan mendorong tumbuhnya pola jejaring
(networking) industri dalam format klaster yang sesuai baik pada kelompok
industri prioritas masa depan, yaitu: industri agro, industri alat angkut,
industri telematika, maupun penguatan basis industri manufaktur, serta industri
kecil-menengah tertentu.
Dengan
memperhatikan permasalahan yang bersifat nasional baik di tingkat pusat maupun
daerah dalam rangka peningkatan daya saing, maka pembangunan industri nasional
yang sinergi dengan pembangunan daerah diarahkan melalui dua pendekatan.
Pertama, pendekatan top-down yaitu pembangunan industri yang direncanakan (by
design) dengan memperhatikan prioritas yang ditentukan secara nasional dan
diikuti oleh partisipasi daerah. Kedua, pendekatan bottom-up yaitu melalui
penetapan kompetensi inti yang merupakan keunggulan daerah sehingga memiliki
daya saing. Dalam pendekatan ini Departemen Perindustrian akan berpartisipasi
secara aktif dalam membangun dan mengembangkan kompetensi inti daerah tersebut.
Hal ini sekaligus merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di
daerah, yang pada gilirannya dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan
pengangguran.
Soal
Latihan:
1. Memajukan sumber daya alam yang
dimiliki oleh setiap Negara, dengan didukung oleh sumber daya manusia yang
berkualitas, dengan industrialisasi ini maka Negara berkembang yang mampu
memanfaatkannya dengan baik, maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Negara
tersebut, merupakan pengertian dari ….
a. Industrialisasi
b. Manfaat Industrialisasi
c.
Tujuan Industrialisasi
d. Perkembangan Industrialisasi
2. Penopang utama perkembangan industri
di sebuah negara disebut .....
a. perusahaan dagang
b. perusahaan jasa
c.
perusahaan manufaktur
d. perusahaan campuran
3. 1. Keterbatasan teknologi.
2.
Kualitas Sumber daya Manusia.
3.
Mendukung perkembangan sektor infrastruktur.
4.
Meningkatkan kemampuan teknologi.
5.
Meningkatkan pendalaman struktur industri dan diversifikasi produk.
6.
Keterbatasan dana pemerintah (selalu difisit) dan sektor swasta.
7. Kerja
sama antara pemerintah, industri dan lembaga pendidikan & penelitian masih rendah.
8.
Perbedaan kandungan sumber daya alam
manakah yang merupakan karena hal Industri
manufaktur di LDCs lebih terbelakang dibandingkan di DCs .....
a. benar semua
b.
1,2,6,7
c. 3,4,5
d. hanya nomer 8
4. Berikut ini yang bukan merupakan
faktor-faktor pendorong industrialisasi adalah .....
a. Kemampuan teknologi dan inovasi
b. Laju pertumbuhan pendapatan nasional
per kapita
c. Kebijakan/strategi pemerintah
seperti tax holiday dan bebas bea masuk bagi industri orientasi ekspor
d.
Kerja sama antara pemerintah, industri
dan lembaga pendidikan & penelitian masih rendah
5. Startegi pelaksanaan industrialisasi
terbagi menjadi .....
a.
2
b. 200
c. 20
d. 200
Sources :
http://www.setneg.go.id/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=215
http://www.datacon.co.id/Outlook-2010Industri1.html
https://aaldoankz.wordpress.com/2012/03/17/konsep-dan-definisi/
http://catatankuliahfethamrin.blogspot.com/2013/01/makalah-tentang-kemiskinan-dan.html
0 komentar:
Posting Komentar